Komponen Laporan Keuangan

Komponen Laporan Keuangan

Posted by bloomingdaffodils on 07.35 in

Sumber: https://images.app.goo.gl/9g7osdEbJ1qtzfbR9

Laporan Keuangan adalah sumber informasi keuangan yang penting dan dapat digunakan untuk membuat keputusan bisnis yang sehat. Hal ini berarti bahwa setiap komponen pada Laporan Keuangan bersifat krusial. Berikut ini komponen dalam laporan keuangan yang berpengaruh secara krusial:

1. Laporan Laba Rugi
Laporan ini berisi ringkasan dari kinerja keuangan suatu bisnis dari waktu ke waktu. Income Statement atau Profit & Loss atau Laporan Laba Rugi biasanya disiapkan atau dipublikasi setiap kuartal atau tahun. Komponen dalam Laporan ini meliputi:

a. Pendapatan
Pendapatan adalah Jumlah uang kas yang sebenarnya diterima perusahaan selama periode tertentu, melalui aktivitas penjualan barang atau jasa. Teknisnya, Pendapatan dari penjualan bersih perusahaan adalah Pendapatan kotor setelah dikurangi diskon dan retur penjualan. 

b. Pengeluaran

Sedangkan pengeluaran/ biaya adalah Arus keluar uang yang digunakan untuk memproduksi barang, 

memberikan layanan, atau melakukan aktivitas lain terkait operasional bisnis adalah Pengeluaran perusahaan. Pengeluaran bisnis yang umum termasuk upah atau gaji, biaya administrasi, biaya penjualan, biaya depresiasi aset, dan biaya bunga yang dibayarkan atas pinjaman. Pembelian aset seperti bangunan atau peralatan bukan termasuk Pengeluaran/Biaya.


Harga Pokok Penjualan (HPP) juga termasuk dalam kategori Biaya dalam Laporan Laba Rugi. HPP merupakan biaya yang dikeluarkan untuk menjual barang selama periode tersebut. Komponen dari HPP sendiri termasuk seperti Bea Masuk, Biaya Angkut Pembelian, dan Retur Pembelian untuk mengubah persediaan menjadi persediaan tersedia untuk dijual. Kegunaan laporan laba rugi yakni untuk menilai kinerja perusahaan dari waktu ke waktu, sekaligus sebagai bentuk review perusahaan atas berbagai keputusan apakah lebih banyak mendatangkan dampak positif atau negatif. 

c. Laba di Luar Aktivitas Operasional Bisnis (Gain)

Gain adalah peningkatan ekuitas melalui transaksi periferal atau insidental oleh perusahaan selain dari pendapatan Top line atau investasi oleh pemilik (pemegang saham). Hal ini merujuk pada setiap manfaat ekonomi yang berasal dari luar kegiatan operasional normal suatu bisnis. Biasanya, Gain mengacu pada transaksi yang tidak biasa dan tidak berulang. Transaksi tersebut seperti keuntungan (Gain) atas penjualan tanah, perubahan harga pasar saham atau hibah. Item yang terkait dengan Gain ditampilkan di pos Pendapatan Lain-Lain atau Pendapatan Non-Operasional di Laporan Laba Rugi di posisi Bottom Line.

d. Rugi di Luar Aktivitas Operasional Bisnis (Loss)

Loss adalah penurunan ekuitas melalui transaksi periferal atau insidental yang dilakukan oleh perusahaan selain dari pengeluaran/biaya dan distribusi kepada pemilik (dividen). Jenis dari Loss bisa berupa kerugian dari penjualan aset, penurunan nilai aset, atau kerugian akibat tuntutan hukum.

2. Laporan Perubahan Ekuitas

Laporan perubahan modal  atau ekuitas secara sederhana diartikan sebagai laporan keuangan yang harus dibuat oleh perusahaan yang menggambarkan peningkatan atau penurunan aktiva bersih atau kekayaan selama periode yang bersangkutan.

Modal pemilik terdiri dari dua sumber yang berbeda secara fundamental:

a. Modal diinvestasikan dalam bisnis oleh pemilik

b. Laba diperoleh dan dipertahankan dalam bisnis

Akun spesifik yang dikelola oleh bisnis untuk total modal pemiliknya bergantung pada organisasi hukum entitas bisnis. Salah satu jenis utama organisasi hukum bisnis adalah korporasi, dan pemiliknya adalah pemegang saham. Perusahaan mengeluarkan kepemilikan saham yang disebut modal saham.

Pergerakan modal pemegang saham selama periode akuntansi terdiri dari unsur-unsur berikut:

• Laba atau rugi bersih selama periode akuntansi yang dapat diatribusikan kepada pemegang saham
• Menambah atau mengurangi cadangan modal
• Pembayaran dividen kepada pemegang saham
• Keuntungan dan kerugian diakui langsung dalam ekuitas
• Pengaruh perubahan kebijakan akuntansi
• Efek koreksi kesalahan periode sebelumnya

3. Laporan Posisi Keuangan (Neraca)

Pengertian neraca menurut James C. van Horne yang dikutip oleh Kasmir (2010) adalah ringkasan posisi keuangan perusahaan pada tanggal tertentu yang menunjukkan total aktiva dengan total kewajiban ditambah total ekuitas pemilik. Komponen dalam Laporan Posisi Keuangan antara lain:

a. Aset

Terdapat dua jenis Aset, yaitu Aset Berwujud (Tangible) dan Tidak Berwujud (Intangible). Dan kedua jenis aset tersebut dikendalikan dengan harapan bahwa itu akan memberikan beberapa manfaat di masa depan bagi perusahaan atau bisnis.

Untuk Aset Berwujud terdiri dari Aset Lancar dan Aset Tetap. Aset lancar sendiri terdiri dari persediaan, piutang, perlengkapan, dan investasi jangka pendek lainnya. Sedangkan untuk Aset tetap bisa berupa bangunan, peralatan, kendaraan, dan sumber daya fisik lainnya.

Sementara untuk Aset Tidak Berwujud terdiri dari hak dan sumber daya non-fisik lainnya. Sumber daya non-fisik tersebut salah satu contohnya seperti Hak Cipta, Paten, Goodwill, dan lainnya. yang memberikan nilai bagi bisnis.

b. Kewajiban (Liabilitas)

Kewajiban atau Liabilitas adalah utang atau kewajiban hukum perusahaan yang mungkin timbul selama aktivitas operasional bisnis berjalan. Biasanya, Kewajiban perusahaan diselesaikan atau dilunasi sesuai dengan jatuh tempo yang berlaku melalui transfer manfaat ekonomi seperti uang kas, barang atau jasa.

Akun Kewajiban meliputi utang lancar, utang jangka panjang, gaji, bunga, simpanan pelanggan dan kewajiban lain kepada pihak ketiga. Ditinjau dari jangka waktu jatuh tempo, terdapat dua jenis kewajiban, yaitu Kewajiban Lancar dan Jangka Panjang.

Untuk Kewajiban Lancar dapat dilikuidasi dalam waktu satu tahun. Sedangkan untuk Kewajiban Jangka Panjang cenderung dapat dilunasi dalam jangka waktu lebih dari satu tahun. Kewajiban Jangka Panjang dapat berupa obligasi jangka panjang yang diterbitkan oleh perusahaan, wesel bayar, sewa guna usaha, kewajiban pensiun, dan jaminan produk jangka panjang.

c. Ekuitas

Ekuitas adalah modal yang tersedia untuk dibagikan kepada pemegang saham. Nilai Ekuitas terdiri dari Aset residual dari suatu entitas setelah dikurangi Kewajiban. Karenanya, dari perspektif likuidasi perusahaan, Ekuitas akan dianggap sebagai klaim residual atas aset bisnis yang tersedia untuk pemegang saham setelah seluruh Kewajiban dibayarkan.

4. Laporan Arus Kas 

Laporan Arus Kas adalah laporan yang melaporkankan arus kas masuk dan arus kas keluar utama dari sebuah perusahaan selama periode tertentu. Kas di sini meliputi kas dan setara kas, misalnya investasi jangka pendek yang sangat mudah dicairkan, seperti dana pasar uang, deposito berjangka, dan surat berharga komersial. Komponen dalam Laporan Arus Kas meliputi:

a. Arus Kas dari Aktivitas Operasi

Kegiatan operasional bisnis tentu menyentuh hal-hal seperti kegiatan produksi, penjualan, pengiriman produk, dan pengumpulan pembayaran dari pelanggan. Arus kas keluar di pos ini dapat mencakup pembelian bahan baku, iklan, dan biaya pengiriman produk.  Pembayaran kepada pemasok, karyawan, dan pembayaran bunga, depresiasi dan amortisasi juga termasuk dalam arus kas keluar. Sedangkan untuk arus kas masuk terdiri dari penjualan barang dan jasa, penerimaan kas dari royalti, asuransi, penyewaan aset, dan lainnya.

b. Arus Kas dari Aktivitas Investasi

Pada pos ini, arus kas masuk maupun keluar yang terkait dengan investasi adalah seperti pembelian dan penjualan aset tetap, instrumen utang dan ekuitas di pasar modal, dan item terkait lainnya.

c. Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan

Di pos ini akan menampilkan kegiatan yang membantu perusahaan dalam meningkatkan modal dan membayar return investor. Arus kas pada pos ini terdiri dari pembayaran dividen tunai, penerimaan kas dari penerbitan saham atau obligasi, pelunasan obligasi, dan lainnya. Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan menunjukkan kekuatan finansial perusahaan.

5. Catatan Atas Laporan Keuangan

Catatan Atas Laporan Keuangan atau biasa disebut dengan CALK merupakan informasi lebih rinci mengenai detail laporan keuangan perusahaan. Catatan Atas Laporan Keuangan (CALK) ini berfungsi sebagai penjelas pada laporan keuangan yang detail dan angka-angkanya tidak bisa diungkapkan dalam sebuah laporan keuangan.

Meskipun sifatnya sebagai pelengkap, namun Catatan Atas Laporan Keuangan (CALK) ini sangat penting dalam penyajian laporan keuangan. Bahkan tidak bisa dipisahkan dari laporan keuangan itu sendiri, terutama pada perusahaan terbuka dimana banyak pihak yang mencari informasi mengenai laporan keuangan perusahaan tersebut.

Tidak semua informasi mengenai keuangan perusahaan tersedia di laporan keuangan wajib, sehingga Catatan Atas Laporan Keuangan (CALK) ini sangat diperlukan. Catatan Atas Laporan Keuangan (CALK) ini menyajikan data yang hanya bisa dinarasikan, tidak bisa dituangkan lewat angka dan nominal seperti laporan keuangan pada umumnya.

Sumber:

https://www.jurnal.id/id/blog/3-komponen-utama-laporan-keuangan/

https://www.dictio.id/t/apa-yang-dimaksud-dengan-neraca-atau-laporan-posisi-keuangan-balance-sheet/3559/2

https://cpssoft.com/blog/akuntansi/pengertian-laporan-perubahan-modal/

https://manajemenkeuangan.net/laporan-arus-kas-adalah/

https://www.beecloud.id/apa-yang-dimaksud-dengan-catatan-atas-laporan-keuangan/

Continue Reading

Dokumentasi Bukti Pelaksanaan Audit

Dokumentasi Bukti Pelaksanaan Audit

Posted by bloomingdaffodils on 22.21 in

Agar hasil audit dapat dipertanggungjawabkan secara hukum, auditor (pemeriksa) harus mendokumentasikan pekerjaan audit yang telah dilakukannya. Dokumentasi pekerjaan audit disebut dengan kertas kerja audit.

Kertas Kerja Audit merupakan dokumentasi yang disusun oleh auditor dalam sebuah proses audit yang terdiri dari:

1. Prosedur audit yang dilakukan
2. Pengujian yang dilakukan
3. Sumber informasi dan bukti audit yang diperoleh
4. Kesimpulan yang diambil atas proses audit yang dilakukan
5. Prinsip umum yang berkaitan dengan pembuatan dan penyimpanan kertas kerja

Prinsip umum tersebut antara lain:

1. Pembuatan kertas kerja harus mempunyai maksud dan tujuan yang jelas
2. Hindarkan pekerjaan salin menyalin yang tidak diperlukan
3. Buktikan keterangan lisan yang diperoleh melalui pengajuan pertanyaan (inquiry)
4. Jangan meninggalkan suatu pertanyaan tanpa ada jawaban yang jelas
5. Tulisan segala masalah relevan yang ditemukan pada saat melaksanakan audit

Standar pelaporan terdiri dari 4 (empat) item, diantaranya:

1. Laporan audit harus menyatakan apakah laporan keuangan telah disusun sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum.
2. Hasil Laporan auditor harus menunjukkan kekonsistenan, apabila ada ketidakkonsistenan penerapan prinsip akuntansi dalam penyusunan laporan keuangan periode berjalan dengan penerapan pada periode sebelumnya.
3. Pengungkapan informatif dalam laporan keuangan harus dipandang memadai, kecuali dinyatakan lain dalam laporan auditor.
4. Laporan auditor harus memuat pernyataan pendapat mengenai laporan keuangan secara keseluruhan bahwa pernyataan yang demikian tidak bisa diberikan.

Susunan kertas kerja adalah sebagai berikut:

1. Draf laporan audit
2. Laporan keuangan auditing
3. Ringkasan informasi bagi penelaah
4. Program audit
5. Laporan keuangan atas neraca lajur yang dibuat klien
6. Ringkasan jurnal penyesuaian
7. Working Trial Balance
8. Daftar utama
9. Daftar pendukung

Dokumen yang Dibutuhkan dalam Standar Audit Keuangan.

Kelompok Catatan	Keterangan
Catatan primer akun-akun	1.       Buku bank dan buku kas kecil yang lengkap dan mutakhir hingga akhir tahun. 2.       Arsip tagihan/nota/kuitansi untuk semua item belanja. 3.       Arsip atau buku kuitansi untuk uang yang diterima. 4.       Pernyataan bank, slip penyetoran, dan buku cek. 5.       Buku dan catatan gaji. 6.       Buku Besar Induk, bila ada.
Ringkasan-ringkasan dan laporan-laporan rekonsiliasi	1.       Saldo percobaan atau ringkasan semua penerimaan dan pembayaran berdasarkan kategori anggaran. 2.       Laporan rekonsiliasi bank untuk semua rekening bank pada tanggal titik putus tahun fiskal. 3.       Laporan rekonsiliasi kas kecil hingga tanggal titik putus tahun fiskal. 4.       Lembar catatan persediaan.
Jadwal dan daftar	1.       Jadwal utang (uang yang diutang oleh organisasi). 2.       Jadwal piutang (uang yang diutang kepada organisasi). 3.       Jadwal jatuh tempo hibah. 4.       Jadwal hibah yang dijanjikan. 5.       Daftar aset tetap.
Informasi lain	1.       Surat dari bank untuk mengonfirmasi saldo (akan diminta oleh auditor sendiri). 2.       Konstitusi organisasi. 3.       Daftar anggota dewan pengurus dan staf. 4.       Notulensi rapat dewan pengurus. 5.       Perjanjian pendanaan dengan lembaga donor dan persyaratan audit.

Contoh Kertas Kerja Audit

Lembaga Audit Pemerintah
TIM AUDIT KINERJA
DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN (DJPB)

KERTAS KERJA AUDIT

Auditee               : Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPB)
Tahun Buku        : 2012
Dibuat oleh         : Asna Maulida Rizky
Direview oleh      : Moch. Bara Ampera

PEMAHAMAN ATAS ENTITAS YANG DIAUDIT

Tujuan
Memahami DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN

Langkah-langkah

1. Wawancara dengan manajemen dan staf kunci.
2. Review kebijakan-kebijakan, pengarahan-pengarahan, dan dokumen-dokumen.
3. Review laporaan kinerja entitas serta laporan mengenai rencana kerja dan prioritasnya.
4. Review peninjauan fisik terhadap fasilitas-fasilitas yang dimiliki oleh entitas.
5. Telusuri sistem dan prosedur pengendalian.
6. Analisis hubungan antara pemanfaatan sumber daya dan hasilnya.
7. Identifikasi risiko entitas.
8. Review laporan-laporan audit dan studi yang telah dilakukan sebelumnya, termasuk laporan audit yang dilakukan oleh auditor lainnya.

Hasil

1. Gambaran Umum Entitas
2. Pemahaman atas Input, Proses, dan Output Entitas
3. Informasi Lainnya

=======================================================================

Lembaga Audit Pemerintah
TIM AUDIT KINERJA
DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN (DJPB)

 

KERTAS KERJA AUDIT

Auditee              : Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPB)
Tahun Buku        : 2012
Dibuat oleh         : Asna Maulida Rizky
Direview oleh    : Moch. Bara Ampera

GAMBARAN UMUM ENTITAS
1. PROFIL ORGANISASI

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 131/PMK.01/2006 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Keuangan, Direktorat Jenderal Perbendaharaan mempunyai tugas merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang perbendaharaan negara sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan, dan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dalam melaksanakan tugas dimaksud, Direktorat Jenderal Perbendaharaan menyelenggarakan fungsi:

1. penyiapan perumusan kebijakan Departemen Keuangan di bidang perbendaharaan negara;
2. pelaksanaan kebijakan di bidang perbendaharaan negara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
3. penyusunan standar, norma, pedoman, kriteria, dan prosedur di bidang perbendaharaan negara;
4. pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang perbendaharaan negara;
5. pelaksanaan administrasi Direktorat Jenderal.

2. VISI

”Menjadi pengelola perbendaharaan negara yang profesional, modern, dan akuntabel guna mewujudkan manajemen keuangan pemerintah yang efektif dan efisien”

3. MISI

1. Menciptakan fungsi pelaksanaan anggaran yang efektif.
2. Mewujudkan pengelolaan kas yang efisien dan optimal.
3. Menciptakan sistem manajemen investasi yang tepat sasaran.
4. Mewujudkan pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum yang fleksibel, efektif, dan akuntabel.
5. Mewujudkan akuntansi keuangan negara yang akuntabel, transparan, tepat waktu dan akurat.
6. Mewujudkan dukungan teknis perbendaharaan yang handal, terintegrasi, terotomatisasi, dan mudah diterapkan.
7. Menyempurnakan proses bisnis sistem perbendaharaan sesuai best practice.
8. Melaksanakan pemberdayaan dan integrasi seluruh sumber daya organisasi secara optimal.

STRUKTUR ORGANISASI

 

Susunan Organisasi Kantor Pusat Direktorat Jenderal Perbendaharaan terdiri dari:

1. Sekretariat Direktorat Jenderal;
2. Direktorat Pelaksanaan Anggaran;
3. Direktorat Pengelolaan Kas Negara;
4. Direktorat Transformasi Perbendaharaan;
5. Direktorat Sistem Manajemen Investasi;
6. Direktorat Pembinaan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
7. Direktorat Akuntansi dan Pelaporan Keuangan;
8. Direktorat Sistem Perbendaharaan.

RENCANA STRATEGIS
Organisasi

• Pelayanan prima
• Peningkatan Kapasitas Pengelola Keuangan Negara
• Pengembangan organisasi yang modern
• Pengelolaan anggaran yang optimal
• Peningkatan Kualitas SDM
• Reformasi Birokrasi

Fungsi Pelaksanaan Anggaran

• Pelaksanaan belanja negara yang optimal Tingkat kepuasan pelanggan yang tinggi
• Pelayanan prima melalui manajemen pelaksanaan anggaran yang efektif dan efisien
• Optimalisasi monitoring dan evaluasi

Fungsi  Pengelolan Kas Negara

• Pengelolaan Kas Negara yang optimal
• Pengelolaan perbendaharaan negara yang yang efektif dan efisien
• Optimalisasi monitoring dan evaluasi
• Fungsi Sistem Manajemen Investasi
• Investasi pemerintah yang optimal bagi sektor riil
• Optimalisasi penyaluran dana investasi
• Peningkatan transparansi pengelolaan keuangan penerusan pinjaman yang akuntabel dan wajar
• Penyempurnaan tingkat kesehatan keuangan dan kemampuan manajerial keuangan BUMN/BUMD dan Pemda
• Penggunaan mekanisme on-budget dalam pengelolaan pinjaman kepada BUMN/BUMD/Pemda
• Peningkatan kinerja operator investasi pemerintah yang semakin professional, kepastian hukum, transparan, dan akuntabel dalam memberikan manfaat ekonomi, sosial, dan /atau manfaat lainnya
• Peningkatan kapasitas SDM stakeholder khususnya BUMN/PDAM/Pemda dalam melakukan pengelolaan pinjaman
• Penurunan tingkat risiko gagal dalam pengembalian dana dibidang investasi, pinjaman, dan kredit program
• Penyediaan dan penyaluran dana investasi pemerintah, penerusan pinjaman dan kredit program yang sesuai dengan program dan kebijakan yang telah ditetapkan

Fungsi Badan Layanan Umum

• Penerapan pengelolaan keuangan BLU yang efektif
• Tingkat kepuasan pelanggan yang tinggi
• Pelayanan prima melalui peningkatan kinerja pelayanan publik
• Tingkat kepatuhan dan penegakan hukum

Fungsi Akuntansi dan Pelaporan Keuangan

• Pengelolaan keuangan yang transparan dan akuntabel
• Transparansi pengelolaan keuangan negara
• Optimalisasi monitoring dan evaluasi
• Tingkat kepatuhan dan penegakan hukum

Fungsi  Sistem Perbendaharaan

• Penerapan sistem perbendaharaan yang handal dan modern
• Tingkat kepuasan pelanggan yang tinggi
• Kajian dan perumusan kebijakan yang berkualitas
• Peningkatan kapasitas pengelola keuangan negara
• Optimalisasi monitoring dan evaluasi

Fungsi  Transformasi  Perbendaharaan

• Pembangunan Teknologi Informasi dan Komunikasi yang terintegrasi
• Penerapan sistem perbendaharaan yang handal dan modern

========================================================================

Lembaga Audit Pemerintah
TIM AUDIT KINERJA
DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN (DJPB)

KERTAS KERJA AUDIT

Auditee              : Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPB)
Tahun Buku        : 2012
Dibuat oleh         : Asna Maulida Rizky
Direview oleh    : Moch. Bara Ampera

IDENTIFIKASI AREA KUNCI

Tujuan
Menentukan area kunci.
Langkah-langkah

1. Analisis untuk menentukan area audit potensial dengan menggunakan pendekatan faktor pemilihan pada empat tugas utama Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPB), yaitu: penyiapan perumusan kebijakan Departemen Keuangan di bidang perbendaharaan negara;
2. pelaksanaan kebijakan di bidang perbendaharaan negara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
3. Penyusunan standar, norma, pedoman, kriteria, dan prosedur di bidang perbendaharaan negara;
4. Pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang perbendaharaan negara;
5. Pelaksanaan administrasi Direktorat Jenderal.

Faktor-faktor yang perlu dipertimbangkan dalam menentukan pemeringkatan atas area audit potensial adalah sebagai berikut:

1. Risiko manajemen, yaitu risiko bahwa entitas atau area yang akan diaudit melakukan tindakan ketidakekonomisan, ketidakefisienan, dan ketidakefektifan.
2. Signifikansi, yaitu dari suatu area audit yang berkaitan dengan tingkat besar kecilnya pengaruh kegiatan tersebut terhadap entitas secara keseluruhan. Disini tim audit berfokus pada visibilitasnya
3. Dampak potensial dari audit kinerja, yang meliputi unsur efektivitas, peningkatan perencanaaan, pengendalian dan pengelolaan, serta peningkatan akuntabilitas efisiensi, ekonomi, dan kepentingan mutu pelayanan. Dalam hal ini peningkatan pengendalian dan pengelolaan dimasukkan sebagai salah satu faktor pertimbangan dalam pembobotan karena entitas yang diaudit melakukan koordinasi pelaksanaan tugas serta pembinaan dan pemberian dukungan administrasi Kementerian Keuangan.
4. Auditabilitas, berkaitan dengan kemampuan tim audit dalam melaksanakan audit berdasarkan standar profesional.

Analisis untuk menentukan area kunci berdasarkan area dengan memerhatikan beberapa faktor sebagai berikut.

1. Risiko manajemen, yaitu risiko manajemen tidak tercapainya ‘3E’ (ekonomis, efisiensi, dan efektivitas).
2. Signifikansi, yaitu menilai apakah suatu kegiatan dalam area audit secara komparatif memiliki pengaruh yang besar terhadap kegiatan lainnya dalam objek audit secara keseluruhan. Faktor-faktor yang dipertimbangkan antara lain Materialitas keuangan, Batas kritis keberhasilan, Visibilitas.
3. Dampak hasil pemeriksaan, yaitu pengaruh hasil audit terhadap perbaikan atas area yang diaudit. Oleh karena entitas yang diaudit adalah Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPB) yang bertugas menjadi pengelola perbendaharaan negara yang profesional, modern, dan akuntabel guna mewujudkan manajemen keuangan pemerintah yang efektif dan efisien, maka unsur lain yang juga harus dilihat dalam “dampak hasil pemeriksaan” adalah apakah tugas Jenderal Perbendaharaan (DJPB) tersebut dapat berjalan dengan baik dengan adanya audit kinerja ini.
4. Auditabilitas, berkaitan dengan kemampuan tim audit untuk melaksanakan audit sesuai dengan standar profesional.

Hasil

1. Area Audit Profesional. Dari kelima  area audit potensional yang ada, area audit yang dipilih adalah ‘penyusunan standar, norma, pedoman, kriteria, dan prosedur di bidang perbendaharaan negara’.
2. Area Kunci. Area kunci yang akan dinilai oleh tim audit berdasarkan hasil analisis dalam pelaksanaan audit di lapangan, yaitu: penyempurnaan peraturan tentang penyusunan, penelaahan, dan pelaksanaan DIPA sesuai performance based budgeting dan MTEF.

========================================================================

Lembaga Audit Pemerintah
TIM AUDIT KINERJA
DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN (DJPB)

 

KERTAS KERJA AUDIT

Auditee              : Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPB)
Tahun Buku        : 2012
Dibuat oleh         : Asna Maulida Rizky
Direview oleh    : Moch. Bara Ampera

PENETAPAN TUJUAN DAN LINGKUP AUDIT

Tujuan

1. Menetapkan tujuan audit tetap (firm audit objective) dan lingkup audit.
2. Langkah-langkah
3. Tentukan tujuan audit tetap berdasarkan area kunci yang telah ditetapkan sebelumnya.
4. Tentukan lingkup audit dengan langkah-langkah sebagai berikut.
5. Manfaatkan informasi dari tahap audit sebelumnya
6. Sesuaikan lingkup audit
7. Gunakan pertimbangan profesional
8. Pertimbangkan karakteristik objek audit

Hasil
1. Tujuan Audit Tetap

Dari lima  area potensial yang ada, tim audit melihat area ‘penyusunan standar, norma, pedoman, kriteria, dan prosedur di bidang perbendaharaan negara’ adalah yang terpenting untuk dilakukan audit karena betapa besar dampak  area tersebut. Bersasarkan pertimbangan di atas, tim audit akan lebih berfokus pada penilaian atas efektivitas penyempurnaan peraturan tentang penyusunan, penelaahan, dan pelaksanaan DIPA sesuai performance based budgeting dan MTEF dengan harapan bahwa audit ini akan mengoptimalkan pelaksanaan belanja negara. Dengan demikian perumusan audit tetap adalah “ menilai efektivitas penyempurnaan peraturan tentang penyusunan, penelaahan, dan pelaksanaan DIPA sesuai performance based budgeting dan MTEF.”

Untuk memenuhi tujuan di atas, audit akan menilai:

• Apakah struktur organisasi dan pengelolaan keuangan tekah mendukung penyusunan, penelaahan, dan pelaksanaan DIPA sesuai performance based budgeting dan MTEF?
• Apakah proses penyusunan, penelaahan, dan pelaksanaan DIPA telah sesuai dengan standar dan prosedur yang ditetapkan?
• Apakah penyusunan, penelaahan, dan pelaksanaan DIPA dan penilaian kinerja DJPB  telah dikelola dan dipertanggungjawabkan dengan baik?

2. Lingkup audit

• Tahun anggaran yang diaudit adalah 2011 dan 2012.
• Lingkup kegiatan yang diperiksa dalam audit meliputi penyusunan standar, norma, pedoman, kriteria, dan prosedur di bidang perbendaharaan negara.
• Lingkup kegiatan yang diuji dalam audit berdasarkan pemilihan are kunci yang sudah dilakukan mencakup satu area kunci, yaitu area penyempurnaan peraturan tentang penyusunan, penelaahan, dan pelaksanaan DIPA sesuai performance based budgeting dan MTEF.
• Lokasi audit di Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPB)
• Audit pada instansi-instansi Eselon 1 lain di bawah Kementerian Keuangan hanya bersifat konfirmasi.

Continue Reading

Contoh Kesalahan yang Disengaja (FRAUD) dan Cara Mengauditnya

Contoh Kesalahan yang Disengaja (FRAUD) dan Cara Mengauditnya

Posted by bloomingdaffodils on 09.05 in

Sumber Gambar: https://securionpay.com/blog/know-charges-fraudulent/

Assalamualaikum Readers! Dipostingan sebelumnya saya telah membahas mengenai Error, selanjutnya pada postingan ini saya akan membahas kemungkinan kesalahan yang kedua yakni FRAUD. Fraud atau biasa disebut kecurangan adalah suatu tindakan dimana seseorang dengan sengaja mengambil manfaat atas orang lain untuk kepentingan pribadi. Lalu apa saja bentuk kecurangan tersebut? Jawabannya adalah sebagai berikut.

.

3 Kelompok Kecurangan (Fraud)

The Association of Certified Fraud Examiners, sebuah organisasi profesional yang bergerak dibidang pemeriksaan kecurangan membagi kecurangan (fraud) kedalam tiga kelompok berdasarkan perbuatan:

1. Penyimpangan aset

Adalah penyalahgunaan aset perusahaan. Fraud ini mudah dideteksi karena dapat diukur/dihitung.

2. Pernyataan palsu

Adalah tindakan dari pihak manajemen untuk menutupi kondisi keuangan yang sesungguhnya dengan membuat rekayasa keuangan dalam laporan keuangannya.

3. Korupsi: banyak terjadi di negara yang sedang berkembang dan kurangnya tata kelola yang baik. Korupsi sulit dideteksi karena berbagai pihak bekerja sama dalam menikmati keuntungan. Didalamnya termasuk konflik kepentingan, penyuapan, pemerasan ekonomi, penerimaan yang ilegal.

Contoh lain dari kegiatan yang termasuk tindakan kecurangan:

1. Intentional misrepresentation 

Artinya, seseorang yang mengetahui tentang sesuatu hal yang salah namun malah memberi saran bahwa sesuatu itu adalah hal yang benar.

2. Negligent mispresentation 

Yaitu, pernyataan bahwa sesuatu itu salah oleh seseorang yang tidak mempunyai dasar yang kuat untuk menyatakan bahwa itu betul.

3. Membocorkan kepada pihak lain, sesuatu yang seharusnya dirahasiakan. Misalnya memberikan inside information di pasar modal.

4. False promises 

Artinya, memberikan janji namun tanpa ada niatan untuk memenuhi janji tersebut.

5. Employee fraud 

Yaitu, kecurangan yang dilakukan seorang pegawai untuk menguntungkan dirinya sendiri.

Misalnya, office boy yang memainkan bon pembelian dan pegawai yang memasukkan biaya entertainment untuk keluarganya sebagai biaya perusahaan.

6. Management fraud 

Adalah kecurangan yang dilakukan oleh manajemen sehingga merugikan pihak lain, termasuk pemerintah. Misalnya, manipulasi pajak, manipulasi kredit bank dan kontraktor yang menggunakan cost plus fee.

7. Organized crime 

Yaitu, kejahatan yang terorganisir, misalkan pemalsuan kartu kredit, pengiriman barang melebihi atau kurang dari yang seharusnya, dimana pelaksana akan mendapatkan bagian sejumlah persentase tertentu.

8. Computer crime 

Artinya, kejahatan dengan memanfaatkan teknologi komputer sehingga pelaku bisa mentransfer dana dari rekening orang lain ke rekeningnya sendiri.

9. White collar crime 

Yaitu kejahatan yang dilakukan orang-orang berdasi (kalangan atas), misalnya; mafia tanah dan paksaan secara halus untuk merger.

Teman-teman tahu nggak mengapa Fraud bisa terjadi di Akuntansi? Fraud dapat terjadi karena beberapa faktor berikut ini:

1. Tekanan. Tekanan menyebabkan seseorang untuk melakukan kecurangan yang dipicu oleh alasan ekonomi, emosional atau nilai.

2. Adanya peluang. Kondisi yang memberikan peluang pada seseorang untuk melakukan kecurangan. Misalnya lemahnya internal control atau penyelahgunaan wewenang.

3. Rasionalisasi. Maksudnya, pelaku mencari pembenaran sebelum melakukan kecurangan. Seseorang melakukan rasionalisasi agar dirinya dapat mencerna tindakannya yang ilegal agar tetap dapat mempertahankan jati dirinya sebagai orang yang dipercaya.

Lalu bagaimana cara mengaudit Fraud?

1. Hal yang pertama kali harus dilakukan adalah memeriksa jajaran manajerial
2. Memeriksa hubungan atau keterkaitan dengan pihak eksternal
3. Memeriksa struktur organisasi yang digunakan dan mengetahui seluk beluk organisasi termasuk pemilik perusahaan 
4. Melakukan pemeriksaan terhadap rekening pendapatan, aset, kewajiban, pengeluaran atau ekuitas. Tanda kecurangan yang seringkali terdeteksi adalah adanya perubahan dalam laporan keuangan
5. Cara terakhir yaitu menggunakan auditor internal dan eksternal

Baiklah, demikian pembahasan mengenai Fraud dan cara mengauditnya. Semoga bisa memberikan manfaat bagi kita semua dan jangan lupa untuk selalu memberikan kritik yang membangun serta saran kepada saya agar bisa terus menjadi lebih baik kedepannya, sampai jumpa dilain kesempatan Readers! Wassalamualaikum.

Continue Reading